Unjuk Rasa

dsc_0120

DASAR

  1. UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  2. UU RI No. 9 Tahun 1998 tanggal 26 Oktober 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
  3. UU No. 1 Tahun 1946 tentang Undang – Undang Hukum Pidana.
  4. Perkap No. 7 Tahun 2012 tanggal 27 Februari 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan,
  5. Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.

 

PERSYARATAN

Mengacu pada UU RI No. 9 Tahun 1998 menerangkan bahwa :

  1. Surat pemberitahuan disampaikan kepada pejabat kepolisian sesuai tingkatan selambat – lambatnya 3×24 jam sebelum kegiatan (pasal 10 ayat (3) UU RI No. 9 Tahun 1998).
  2. Surat pemberitahuan memuat sebagai berikut (pasal ii UU RI No. 9 Tahun 1998).
  3. Maksud dan Tujuan.
  4. Waktu dan Lama.
  5. Nama dan alamat organisasi/kelompok/perorangan.
  6. Alat peraga yang digunakan.
  7. Jumlah peserta.
  8. Unjuk rasa dapat dilakukan ditempat – tempat terbuka untuk umum kecuali :  lingkungan istana presiden (100 meter dari pagar terluar), tempat ibadah, instalasi militer (150 meter dari pagar terluar), rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun KA, terminal angkutan darat dan obyek – obyek vital nasional (500 meter dari pagar terluar) dan tidak boleh dilaksanakan pada hari-hari besar nasional (pasal 9 ayat (2) huruf a dan b).
  9. Waktu pelaksanaan penyampaian pendapat sebagai berikut :
    – Ditempat terbuka : Pukul 06.00 s/d 18.00 Witaa
    – Ditempat tertutup : Pukul 06.00 s/d 22.00 Wita.

 

CATATAN

Hal – hal yang dilarang dalam pelaksanaan kegiatan antara lain :

  1. Peserta / pelaku penyampaian pendapat dimuka umum dilarang membawa     benda – benda yang dapat membahayakan keselamatan umum (pasal 9 ayat (3) UU RI No. 9 Tahun 1998).
  2. Penyampaian pendapat dimuka umum wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri yang disampaikan oleh yang bersangkutan (pasal 10 ayat (1) UU RI No. 9 Tahun 1998).
  3. Penyampaian pendapat dimuka umum dapat dibubarkan apabila tidak   memenuhi ketentuan dan dapat diambil tindakan Hukum apabila terjadi perbuatan melanggar Hukum (pasal 15 UU RI No. 9 Tahun 1998).
X

Pin It on Pinterest

X